Bagian Hukum Setda Klaten Perkuat Keamanan Layanan Digital Melalui Sosialisasi Security Awareness PDP

KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan kegiatan Security Awareness Pelindungan Data Pribadi (PDP) pada hari Selasa, 10 November 2026. Bertempat di Borobudur Ballroom Tjokro Hotel Klaten, acara ini dilangsungkan mulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh perwakilan pengelola data dan teknologi informasi dari berbagai instansi.

Kegiatan edukasi ini mengusung tema besar, yaitu "Membangun Budaya Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital: Memahami UU Nomor 27 Tahun 2022 dan PP Nomor 33 Tahun 2026 untuk Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Klaten yang Aman, Patuh, dan Tepercaya". Agenda ini bertujuan untuk merespons tantangan keamanan siber sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang betapa pentingnya pelindungan data pribadi di era pemerintahan digital yang saling terintegrasi.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Klaten turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, masuk sebagai salah satu dari 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi yang diundang. Sesuai dengan instruksi dalam surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten, Aris Pramana, S.E., M.M., perwakilan yang hadir merupakan pelaksana yang secara khusus menangani tata kelola data atau IT di instansinya masing-masing, serta diwajibkan membawa perangkat laptop.

Keikutsertaan pengelola sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum dalam agenda ini menjadi langkah strategis. Pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi PDP menjadi modal penting untuk mengelola portal JDIH (jdih.klaten.go.id) dan sistem backend di Bagian Hukum secara aman. Melalui implementasi hasil sosialisasi ini, Bagian Hukum berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh prosedur pemrosesan dokumen hukum, transparansi informasi publik, dan manajemen layanan masyarakat dapat berjalan selaras dengan standar kepatuhan hukum dan pelindungan data.