Pemkab Klaten Bahas Rancangan Perbup Hak Keuangan dan Administratif DPRD 2027

KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar rapat strategis guna membahas penyusunan regulasi terkait keuangan pimpinan dan anggota dewan legislatif daerah. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah merumuskan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Klaten tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027.

Pertemuan pembahasan rancangan regulasi ini dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Klaten. Rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Guna memastikan perumusan kebijakan berjalan komprehensif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klaten melibatkan berbagai unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat berwenang. Jajaran pimpinan yang dilibatkan dalam pembahasan ini meliputi Inspektur Kabupaten Klaten, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Selain itu, jajaran struktural di internal Sekretariat Daerah turut diturunkan secara penuh, di antaranya Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bagian Hukum. Keterlibatan lintas sektoral, yang juga mencakup berbagai Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Hukum Setda Klaten, diharapkan mampu menghasilkan draf peraturan bupati yang solid, terukur, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.