Bagian Hukum Setda Klaten Gelar Rapat Pembahasan Raperbup Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah TA 2027

KLATEN – Guna mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Sekretariat Daerah (Setda) menggelar rapat koordinasi strategis pada hari Selasa, 10 November 2026.

Rapat yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten ini memiliki agenda utama, yakni Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Klaten tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2027.

Untuk memastikan rumusan draf regulasi disusun secara komprehensif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bagian Hukum turut mengundang sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lintas sektor.

Pihak-pihak strategis yang diundang dalam rapat pembahasan ini antara lain Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang juga didampingi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Bidang Anggaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran.

Lebih lanjut, jajaran internal Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten juga dilibatkan secara aktif, meliputi Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Sementara itu, dari unsur internal penyelenggara, hadir pula Kepala Bagian Hukum beserta Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, serta unsur staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten lainnya.

Melalui rapat pembahasan dan uji materi ini, diharapkan Raperbup tersebut dapat segera disahkan dan diundangkan, sehingga menjadi landasan yuridis yang kuat serta pedoman yang jelas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang operasional pimpinan daerah pada tahun anggaran 2027 mendatang.